Toriq Hidayat: Suntikan Dana ke KCJB adalah Keputusan yang Blunder

    Toriq Hidayat: Suntikan Dana ke KCJB  adalah Keputusan yang Blunder
    Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat

    JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat berpendapat pemerintah telah melakukan blunder dengan menyuntikkan dana ke Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada November lalu. Lewat Perpres 93 tahun 2021, PT KAI kereta api menjadi lead sponsor. Dengan demikian, kesepakatan yang awalnya proyek ini murni business to business (b2b) dan tak ada dana APBN sepeser pun, menjadi batal.   

    “Tidak heran jika pihak China menjadi besar kepala dan berani untuk meminta penambahan dana ke pihak Indonesia kembali. Fraksi PKS sudah mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa menyuntikkan dana. Akibatnya saat ini diperkirakan cashflow KCIC itu hanya akan bertahan sampai September tahun ini, ” papar Toriq dalam keterangan persnya belum lama ini.   

    Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sependapat dengan Direktur Utama PT KAI bahwa masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini bermula dari kontraktor. Kemudian pada 2019 proyek ini terhambat karena pembebasan tanah.   

    “Saya berpendapat investor China juga berpikir hal yang sama. Terjadi molornya jadwal dan overrun cost diakibatkan oleh kontraktor yang tidak cakap dan mafia tanah. Tidak heran jika China meminta pemerintah Indonesia menanggung biaya pembengkakannya, ” jelas Toriq.   

    Nasi Goreng Gila
    market.biz.id Nasi Goreng Gila
    20% Rp 2.500
    Beli sekarang!

    Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di bawah target, harusnya pemerintah lebih waspada. Toriq meminta pemerintah harus lebih cerdas dalam menempatkan anggaran belanjanya. Jangan lagi dana APBN digunakan untuk proyek ini.   

    “China yang berstatus ekonomi terbesar kedua yang hanya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun ini 3, 3 persen. Bukan berarti mereka dalam kondisi sulit. Buktinya Pemerintah China menambah anggaran pertahanan menjadi USD230, 16 miliar atau setara Rp3.315, 24 triliun. Lebih besar dari total keseluruhan anggaran kita, ” jelasnya.   

    Toriq berharap pemerintah menolak permintaan pihak China. Sebaliknya, risiko pembengkakan biaya proyek KCJB harus ditanggung oleh mereka.

    “Strategi lainnya supaya dana APBN tidak digunakan, sebaiknya pemerintah mencari investor lain untuk proyek ini, ” pungkas Toriq. (ssb/aha) 

    INFORMAN.ID
    market.biz.id INFORMAN.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    toriq hidayat pks komisi v dpr ri
    Wirausaha

    Wirausaha

    Artikel Sebelumnya

    KPK Apresiasi Peningkatan Skor IPAK 2022

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco: Masalah Emisi Karbon Perlu...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 168

    Postingan Tahun ini: 2868

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 124

    Postingan Tahun ini: 2085

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 64

    Postingan Tahun ini: 578

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 61

    Postingan Tahun ini: 824

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Ray verified

    Kalapas dan Jajaran Lapas Narkotika Purwokerto Ikut Partisipasi Program SDM Berakhlak 
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Ajak Jajarannya Sosialisasikan RKUHP
    Berjuang Jadi Pejabat Keimigrasian, 7 ASN Kemenkumham Jateng Ikuti Ujian Tertulis
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Wisuda 4 Orang Purna Bhakti Pengayoman

    Rekomendasi

    Kepala BNN RI  Resmi Buka Sekaligus Teken Kerjasama Operasi Laut Interdiksi Terpadu  2022.
    Tanggap Bencana, Kodim 0830/Surabaya Utara Gandeng BPBD Surabaya
    Vokasi ITS Kembali Peroleh Sertifikasi Keprofesian dari BNSP dan LSP
    PPK Sebut PT Adta Surya Prima Ambil Material Di Lokasi Cagar Alam
    Korem 083/Baladhika Jaya Dikunjungi Jenderal Bintang Satu

    Ikuti Kami