Pemilu 2024 Diundur? Ini Komentar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas

    Pemilu 2024 Diundur? Ini Komentar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas
    Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan hasil survei dari pihaknya menunjukkan mayoritas masyarakat tidak ingin penyelenggaraan Pemilu 2024 diundur

    JAKARTA  - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan hasil survei dari pihaknya menunjukkan mayoritas masyarakat tidak ingin penyelenggaraan Pemilu 2024 diundur."Survei kami pada September 2021 menunjukkan 82, 5 persen responden menghendaki pemilu tetap dilaksanakan pada 2024.

    Jadi, kebanyakan masyarakat memang tetap menginginkan hak politiknya terpenuhi di 2024 dengan tidak mengubah jadwal pemilu, " kata Sirojudin Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu(22/1/2022)

    Ia mengemukakan hal tersebut saat menghadiri webinar Moya Institute bertajuk “Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024 ", Jumat.

    Hal yang disampaikan Sirojudin tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mewakili aspirasi beberapa pengusaha dengan meminta pelaksanaan Pemilu 2024 diundur ke 2027.Lebih lanjut, Sirojudin pun memandang belum ada konsensus di antara para penyelenggara negara, baik pemerintah maupun DPR, untuk mengundurkan jadwal pemilu hingga saat ini.

    Begitu pula dengan masyarakat Indonesia, menurutnya, pengunduran jadwal pemilu bukanlah aspirasi di tingkat massa.

    "Para pendukung pengunduran jadwal pemilu menggunakan preseden sejarah atau hal yang telah terjadi di masa lalu. Saat itu, perubahan jadwal pemilu dimajukan, Pemilu 2002 ke 1999. Namun, yang harus diingat, konteks politik dan sosial kala itu sangat berbeda dengan sekarang, " ujar Sirojudin.

    Ketika itu, lanjutnya, ada krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak 1997 sehingga melahirkan era reformasi pada tahun 1998.Jadwal Pemilu 2002, kata Sirojudin, dimajukan karena ketidakpercayaan pada pemerintahan transisi maupun MPR dan DPR hasil Pemilu 1997 sangat tinggi di kalangan masyarakat.Dengan demikian, para penyelenggara negara bersepakat untuk memajukan jadwal pemilu ke 1999.Namun pada saat ini, kata Sirojudin, kondisi seperti itu tidak terjadi sehingga masyarakat pun tidak menginginkan jadwal Pemilu 2024 diundur sebagaimana yang tercatat dalam survei SMRC itu.(***)

    CIAMIS BANDUNG JAWA BARAT PANGANDARAN MAJALENGKA
    Nanang suryana saputra

    Nanang suryana saputra

    Artikel Sebelumnya

    Mendes PDTT: Kestabilan Harga Pangan Percepat...

    Artikel Berikutnya

    Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Eksportir...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 222

    Postingan Tahun ini: 1127

    Registered: May 24, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 205

    Postingan Tahun ini: 1679

    Registered: Jul 16, 2020

    Maskuri

    Maskuri

    Postingan Bulan ini: 146

    Postingan Tahun ini: 245

    Registered: Mar 10, 2022

    KOREM 082CPYJ KOTA MOJOKERTO

    KOREM 082CPYJ KOTA MOJOKERTO

    Postingan Bulan ini: 118

    Postingan Tahun ini: 506

    Registered: Oct 11, 2021

    Profle

    REPLIZAR

    Prajurit TNI Kodim Klaten dan Warga Nanggulan Turunkan Material Dengan Strategi Tempur
    Kemenkumham Jateng Ikuti Apel Pagi Bersama Pasca Idulfitri 1443H via Teleconference
    Cara Estafet, Prajurit Satgas TMMD Reg 113 Kodim Klaten Langsir Material Batu Kali 
    Tangis Rasa Syukur, Sukarti Terima RTLH dari TMMD Reg 113 Kodim Klaten

    Follow Us

    Recommended Posts

    Babinsa Bendet Koramil 0814/02 Diwek, Bantu Warga Perbaiki Saluran Irigasi
    Wakil Ketua DPRD Pangandaran Sosialisasikan Perda Baru No 6 Tahun 2022
    Babinsa Bendet Koramil 0814/02 Diwek, Bantu Warga Perbaiki Saluran Irigasi
    Kemanunggalan Babinsa Koramil 0814/06 Ploso, Bantu Warga Binaan Potong Bambu
    Kawasan Hutlin Jadi Kebun, KemenLHK Lakukan Identifikasi